PPh 23 atas Bunga

Dalam pembahasan kali ini saya akan coba membahas PPh 23 atas bunga yang sebelumnya saya membahas tentang PPh 23 atas Dividen. Berikut adalah paparan rincian mengenai Bunga yang dimaksud dalam PPh 23.

Pengertian Bunga

Imbalan bunga yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh yaitu setiap imbalan karena jaminan pengembalian utang, termasuk premium maupun diskonto.

Dalam UU PPh tidak dijelaskan apakah pengertian bunga ini hanya yang berasal dari loan(pinjaman) saja atau termasuk pula bunga yang muncul dari utang-piutang usaha (accounts payable atau accounts receivable). Namun dalam beberapa surat jawabannya kepada WP Dirjen Pajak berkali-kali menegaskan bahwa pengertian bunga itu meliputi loan maupun utang-piutang usaha.

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Bunga yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah bunga yang dibayarkan atau terutang kepada Subjek Pajak dalam negeri, termasuk BUT (bentuk usaha tetap ataupermanent establishment). Subjek Pajak dalam negeri yang dimaksud di sini adalah meliputi orang pribadi maupun badan usaha.  Jadi meskipun bunga itu kita bayarkan kepada orang pribadi dalam negeri, PPh yang harus kita potong adalah PPh Pasal 23 (bukan PPh Pasal 21).

Pengecualian

Tidak semua imbalan (biaya) bunga yang kita bayarkan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Sebab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada imbalan bunga yang harus dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atau bahkan tidak perlu kita potong PPh-nya.

Misalnya bunga tabungan maupun deposito, yang dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya, tidak dipotong PPh Pasal 23 melainkan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000.  Begitu juga dengan bunga atau diskonto obligasi, dikenakan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2009.

Imbalan bunga lainnya yang tidak dipotong PPh Pasal 23 adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 15 Tahun 2009, bunga simpanan ini harus dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) apabila jumlahnya lebih dari Rp 240.000,- per bulan. Jika dalam bulan yang bersangkutan bunga simpanan yang dibayarkan tidak melebihi Rp 240.000,- maka PPh Final yang dikenakan adalah 0%.

Begitu pula dengan imbalan bunga yang kita bayarkan kepada lessor terkait sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease). Dalam hal ini bunga yang terkandung dalam unsur angsuran sewanya, tidak perlu dipotong PPh Pasal 23 [Pasal 23 ayat (4) huruf b UU PPh].  Hal yang sama berlaku pula terhadap bunga yang kita bayarkan atau terutang kepada bank sebagai Subjek Pajak dalam negeri, juga tidak dipotong PPh Pasal 23 atau PPh apapun [Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh].

Tarif dan DPP

Tarif PPh Pasal 23 untuk bunga adalah 15%. Namun jika si penerima bunga tidak mempunyai NPWP, tarifnya dinaikkan menjadi 30% [Pasal 23 ayat (1a) UU PPh].  Sedangkan yang menjadi DPP-nya adalah jumlah bruto imbalan bunga yang terutang atau kita bayarkan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong atas bunga adalah = 15% (atau 30%) dikalikan dengan jumlah bruto bunga yang terutang atau dibayarkan.

Saat Terutang

Saat terutangnya PPh Pasal 23 atas imbalan (biaya) bunga adalah pada saat bunga dibayarkan(cash basis) atau dicatat sebagai utang (accrual basis), peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Akan tetapi, sekali lagi saya ingatkan, bahwa apabila utang bunga itu masih bersifat estimasi atau belum pasti jumlah maupun penerimanya, maka PPh Pasal 23-nya juga semestinya belum dapat dikatakan sudah terutang.

Contoh Perhitungan PPh 23 atas bunga:

Pada tanggal 20 agustus 2011, PT. Pekerja membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada  PT. Renternir sebesar Rp 90.000.000,-

PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT . Pekerja adalah :
=> 15% x Rp 90.000.000 = Rp 13.500.000,-

Saat terutang : akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu pada tanggal 31 Agustus 2011
Saat Penyetoran : paling lambat 10 September 2011
Saat Pelaporan : paling lambat 20 September 2011